Membaca Gelombang Fikih dalam Hukum Nasional di Indonesia

Abstract

Banyaknya masalah hukum Islam belum
ditransformasikan karena mempunyai beberapa kendala dan
hambatan dari berbagai kalangan. Para ulama dalam
mentransformasikan hukum Islam di sekitar sebelum abad XX
memakai dua cara; pertama, membiarkan hukum berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kedua,
mengganti lembaga hukum adat yang bersangkutan dengan
hukum Islam dengan lembaga hukum Islam yang sejenis, atau
mengganti dengan lembaga hukum Islam lain melalui tehnik
hilah.
Para ulama pasca abad XX mentransformasikan hukum Islam
ke dalam legislasi nasional dengan menggunakan tehnik
takhshishu al-qadla, takhayyur atau talfiq, reinterpretasi, siyasah
syar’iyyah, dan keputusan pengadilan. Sedangkan tiga problem
yang selalu menyertai eksistensi hukum Islam di Indonesia
adalah lemahnya interes intelektual, konflik politik dengan
kekuasaan, dan ketegangan versus adat.
Di sisi lain hukum Islam mempunyai banyak peluang untuk
dikembangkan di Indonesia, yaitu adanya political will dari
pemerintah bagi dikembangkannya hukum Islam di dalam
masyarakat, berdasarkan penelitian, masyarakat Indonesia
memiliki keinginan kuat untuk berhukum dengan agama
(hukum Islam), dan kesadaran hukum masyarakat yang
mayoritas beragama Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum
Islam. Ini berarti hukum nasional yang dikehendaki negara RI
adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum
agama dan tidak memuat norma yang bertentangan dengan
hukum agama.