Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Masa Pandemi Covid-19 di Propinsi Jawa Tengah Perspektif Maqasid asy-Syari’ah

Makhrus Munajat

Abstract


Abstract: The central government issued a Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) policy to help Village communities affected by the Covid-19 pandemic so they do not experience food insecurity. Even though BLT-DD has good intentions, this policy is still reaping controversy among the village community, because not all poor people affected by the Covid-19 pandemic can get this assistance. The Village Fund may not be sufficient to help all the poor, chronically ill and affected by the Covid-19 pandemic in Central Java Province. Controversy was also caused because BLT-DD would disrupt activities with wide value benefits, such as road construction, embungs, concrete rebates, bridges, development of Bumdesa, Stunting, Posyandu and PAUD to be disrupted. By using field research combined with descriptive research methods, analyzed with a maqasid al-sharia theory, the following conclusions are drawn: 1), BLT-DD has a positive effect on the social and economic conditions of the poorest, weakest and chronically ill villagers in Central Java because can help provide for their needs. 2). The implementation of BLT-DD in Central Java in general has reflected the value of justice, benefit and legal policy even though there are still some villages that are not in accordance with the technical guidelines, thus reducing the value of benefit and the value of justice, such as what happened in Pamotan District, Rembang Regency, Grobogan District, Regency Grobogan and Kaliwungu District, Kudus Regency.

Abstrak: Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk membantu masyarakat Desa yang terdampak pandemi covid-19 agar tidak mengalami kerawanan pangan. Meskipun BLT-DD bertujuan baik, namun kebijakan ini masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat Desa, karena tidak semua orang miskin dan terdampak pandemi covid-19 bisa mendapatkan bantuan ini. Dana Desa tidak mungkin mencukupi untuk membantu semua warga miskin, berpenyakit kronis dan terdampak pandemi covid-19 di Propinsi Jawa Tengah yang jumlahnya sangat fantastis. Kontroversi juga disebabkan karena BLT-DD akan menyebabkan kegiatan-kegiatan yang bernilai manfaat luas, seperti pembangunan jalan, embung, rabat beton, jembatan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), Stunting, Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi terganggu. Dalam penelitian lapangan ini,digunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Dari kajian yang dilakukan diperoleh temuan: pertama, BLT-DD berpengaruh positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa yang paling miskin, lemah dan berpenyakit kronis, di Jawa Tengah. Kedua, pelaksanaan BLT-DD di Jawa Tengah secara umum sudah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kebijakan hukum meskipun masih ada beberapa Desa yang belum sesuai dengan Juknis sehingga mengurangi nilai kemanfaatan dan nilai keadilan, seperti yang terjadi di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan dan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.


Keywords


Maqashid syari’ah; Bantuan Langusung Tunai (BLT); covid19; Jaring Pengaman Sosial

References


Achmadi, Asmoro, Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan, Semarang: RaSAIL, 2009.

Agustino, Leo. (2009). Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

Ali, Faried dan Alam Andi Syamsu, Studi Kebijakan Pemerintah, Bandung: Refika Aditama,, 202

Basyir Azhar Ahmad, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Efendi, Satria. (2007). Ushul Fiqh, Jakarta: Prenanda Media

----------------- (1991). “Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam Dialog, Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV.

Dahlan, Zaini, MA, dkk. (1987). Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI.

Dawson, Dr. Catherin, (2010). Metode Penelitian Praktis, sebuah Panduan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hanafi Hasan, (1989). Al-Ushuliyyah al-Islamiyyah fi ad-Din wa as-Sawrah fi Misr 1952-1981, Cairo Mesir: Maktabah Madbuli, Cetakan I.

Hassan Ahmad. (1976). The Doctrine of Ijma’ in Islam, Islamabad: Islamic Research Institute.

Khallaf, Wahab, Abd, (1990). ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam.

Miles B. Matthew dan Huberman A, Michaels. (1992). Qualitative Data Analytis, terj. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press.

Muthahhari, Murtadha, Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam, Bandung: Mizan, 1981.

An-Naim Ahmed Abdullahi. (2000), "Shari'a and Positif Legislation: an Islamic State Possible or viable? Kluwer Law International.

Nogi S, Hessel, Tangkisan. (2003). Kebijakan publik yang membumi: konsep, strategi & kasus, Jakarta: Kebijakan publik yang membumi: Konsep, Strategi & kasus.

PMK Nomor 40 Tahun 2020.

PMK Nomor 50 tahun 2020.

Permendes Nomor 06 Tahun 2020 Perubahan Pertama atas Permendesa 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

Permendesa PDTT Nomor 07 Tahun 2020, Perubahan Kedua atas Permendesa 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.

Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019.

Rosfadhila, Meuthia. (2013). Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia, Jakarta: Lembaga Penelitian Semeru.

Sistem Informasi Pembangunan Desa (Sipede) cut of 18 Mei 2020.

Al-Syatibi, (1341 H). Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Ttp: Dar al-Fikr.

Surat Dirjen Nomor 9/PRRI.00/IV/2020 Juknis Pendataaan Calon Penerima BLT.

Surat Dirjen PPMD 10/PRRI.00/IV/2020 tentang penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Calon Penerima BLT-DD.

Talizuduhu, (1981). Research, teori, metodologi, Administrasi, Jakarta: Bina Aksara.

Tim Penyusun, Buku Panduan Saku Bantuan BLT-Dana Desa, (Jakarta, Kementerian Desa PDTT, 2020).

Ubaedillah A. dan Rozak Abdul (ed), Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE bekerja sama dengan UIN SYarif Hidayatullah Jakarta, revisi kedua 2006.

UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2.

UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Yudian Wahyudi. (2007). Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres.

-----------------, (2006). Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika,, cet. ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.

Yustika, Erani Ahmad. (2015). Sistem Pembangunan Desa, Jakarta: Direktorat PPMD.




DOI: http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2021.55.2.%25p

Article Metrics

Abstract view : 156 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 113 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Refrensi      : eztekno.com

Print ISSN    : 0854-8722

Online ISSN : 2443-0757

Indexed By :